Materi Konsep Pemberdayaan Masyarakat

KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan Belajar @100 menit

Pemerhati tentang pemberdayaan masyarakat sudah banyak. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai penelitian tentang pemberdayaan masyarakat, diantaranya pemberdayaan perempuan (astute, 20120 , Pemberdayaan Pasien (Subandi,2010), Pemberdayaan karyawan atau marginal man dalam perusahaan (Asgarsani, Doustdar & Rostami, 2013 fernandez & moldogaziev, 2013), pemberdayaan masyarakat miskin (Astuti,2012), dan pemberdayaan lanisa (Sa’adah, 2014)

Istilah pemberdayaan berasal darikata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “Berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya atrinya memiliki kekuyatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu yang menjadi berdaya atau mempuntai daya atau mempunyai kekuatan. Payne dalam maharani (2012) menjelaskan bahwa pembnerdayaan paada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi klien mendapatkann  daya, kekuatan dan kemampuan untuk memngambil keputusan dnan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilam serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui penguatan kapasitas  ( termasik kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi dan politik melaului pembentukan kelompok-kelompok social besar yang bekerja berdasarkan agenda bersma (Suharto, 2010)

A.    Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat

B.     Kegunaan/Manfaat Mata Kuliah

Dengan adanya mata kuliah Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mahasiswa menjadi lebih kompeten dan lebih profesional dalam :

1.    Menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat

2.    Menjelaskan tentang tujuan pemberdayaan masyarakat

3.    Menjelaskan tentang aspek-aspek pemberdayaan masyarakat

4.    Menjelaskan tentang unsure-unsur pemberdayaan masyarakat

5.    Menjelaskan tentang indicator keberhasilan pemberdayaan masyarakat

C.   Standar Kompetensi Mata Kuliah

        Standar kompetensi mata kuliah Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat  adalah mahasiswa mampu  memahami tentang pemberdayaan masyarakat  meliputi; pengertian pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, indicator keberhasilan pemberdayaan masyarakat.              

D.   Susunan Urutan Bahan Ajar

1.       Pengertian pemberdayaan masyarakat

2.       Tujuan pemberdayaan masyarakat

3.       Aspek-aspek pemberdayaan masyarakat

4.       Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat

5.       Indicator keberhasilan pemberdayaan masyarakat

E.      Petunjuk Bagi Mahasiswa

Mahasiwa dapat mempelajari bahan ajar (modul) ini dan membaca referensi yang direkomendasikan  sebagai buku acuan yang sudah ada.

A.     Kompetensi Dasar dan Indikator

No	Kompetensi Dasar	Indikator
1.	Memahami pemberdayaan masyarakat	-       Menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat -       Menjelaskan tentang tujuan pemberdayaan masyarakat -       Menjelaskan tentang aspek-aspek pemberdayaan masyarakat -       Menjelaskan tentang unsure-unsur pemberdayaam masyarakat -       Menjelaskan tentang indicator keberhasilan pendidikan masyarakat

B.     Diskripsi Singkat

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang startegi dan teknik  pemberdayaan masyarakat meliputi; pengertian tentang pengertian pemberdayaam masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, unsure-unsur pemberdayaan masyarakat, dan indicator keberhasilan pemberdayaan masyarakat

C.     Materi

Pemberdayaan Masyarakat

1)       Pengertian Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan kehidupannya.  Empowerment atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) alternatif perbaikan kehidupan yang terbaik . 

2)       Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemismkinan (poverty alleviation) atau penang-gulangan kemiskinan (poverty reduction).  Karena itu, kegiatan pemnberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (income generating). Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi belum cukup. Sebab hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan Mandiri di sini bukan berarti menolak bantuan ”pihak-luar” tetapi kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: 

1.       Keadaan sumberdaya yang dimiliki dan atau dapat diman-faatkan

2.       Penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan ilmu   pengetahuan dan teknologi

3.       Sikap kewirausahaan dan ketrampilan manajerial yang dikuasai

4.       Kesesuaian sosial-budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun-temurun

Untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan tersebut banyak upaya yang dapat dilakukan. Tetapi untuk mewujudkan ide men-jadi aksi mutlak diperlukan adanya legitimasi, baik dari jajaran birokrasi maupun tokoh-tokoh masyarakat (Beals and Bohlen, 1955). Sayangnya, dalam kehidupan masyarakat sering dijumpai ketidak-konsistenan dan ketidakpastian kebijakan yang lain (inconsistency and uncertainty policy), baik karena perubahan-perubahan tekanan ekonomi. maupun perubahan kondisi sosial-politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya terbatas pada pening-katan pendapatan (income generating). Tetapi juga diperlukan advokasi hukum/kebijakan, bahkan pendidikan politik yang cukup untuk penguatan daya-tawar politis, kaitannya dengan pemberian legitimasi inovasi dan atau ide-ide perubahan yang akan ditawarkan melalui kegiatan penyuluhan. Artinya, tugas kegiatan penyuluhan pertanian sebagai proses pember-dayaan masyarakat tidak cukup hanya berbicara tentang inovasi teknis, perbaikan manajemen dan efisiensi usaha, tetapi harus juga mampu dan berani menyuarakan hak-hak politik petani (kecil) dan pemangku kepentingan yang lain, yang selama 40 tahun terakhir terus menerus dimarjinalkan oleh kebijakan dan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Hal ini penting, karena selama ini petani serta masyarakat kelas bawah yang lain lebih sering dijadikan kendaraan politik. Dengan kata lain, tanpa adanya upaya penyadaran dan penguatan daya saing politik, semua upaya penyuluhan/pem-berdayaan akan sia-sia belaka, karena tidak memperoleh legitimasi jajaran birokrasi ataupun elit/tokoh masyarakat.

Terkait dengan tugas penyuluhan/pemberdayaan masyarakat tersebut, harus diakui bahwa masyarakat lapisan bawah pada umumnya, sepanjang perjalanan sejarah selalu menjadi ”sub-ordinat” dari aparat birokrasi yang didukung dan atau memperoleh tekanan dari para politikus dan pelaku bisnis . Oleh sebab itu, ide-ide atau program dan kegiatan penyuluhan/ pemberdayaan masyarakat yang akan ditawarkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat harus mampu mengakomodasikan kepentingan politikus (pilkada, pemilu, dan visi-misi pemerintah) dan pelaku bisnis. Hal ini disebabkan karena antara politikus dan pelaku bisnis sebenar-nya ada kepentingan yang saling membu-tuhkan, yaitu: politikus membutuhkan ”biaya perjoangan”, sementara pelaku bisnis memer-lukan dukungan politik. Dengan kata lain, ide-ide, program dan kegiatan penyuluhan yang ditawarkan bukanlah sesuatu yang bebas nilai, melainkan harus mampu meyakinkan politikus maupun pelaku bisnis.tentang manfaat ekonomi dan politis yang kuat. 

3)       Aspek-aspek Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang tersirat dalam definisi yang diberikan, ditinjau dari lingkup dan obyek pemberdayaan mencakup beberapa aspek, yaitu:

1.          Peningkatan kepemilikan aset (sumberdaya fisik dan finansial) serta kemampuan (secara individual dan kelompok) untuk meman-faatkan aset tersebut demi perbaikan kehidupan mereka.

2.          Hubungan antar individu dan kelompoknya, kaitannya dengan pemilikan aset dan kemampuan memanfaatkannya.

3.          Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan.

4.          Pengembangan jejaring dan kemitraan-kerja, baik di tingkat lokal, regional, maupun global

4)       Unsur-unsur Pemberdayaaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan sedikitnya 4 (empat) unsur pokok , yaitu:

1.      Aksesibilitas informasi, karena informasi merupakan kekuasaan baru kaitannya dengan: peluang, layanan, penegakan hukum, efektivitas negosiasi, dan akuntabilitas.

2.      Keterlibatan atau partisipasi, yang menyangkut siapa yang dilibat-kan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. 

3.      Akuntabilitas, kaitannya dengan pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan dengan mengatas-namakan rakyat.

4.      Kapasitas organisasi lokal, kaitannya dengan kemampuan bekerja-sama, mengorganisir warga masyarakat, serta memobilisasi sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat terdapat tiga jalur kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu :

1.       penciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Titik-tolaknya adalah, pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakatnya memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.

2.       Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembang-kannya.

3.       Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).

Dalam rangka ini, diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin dalam berdaya memanfaatkan peluang.

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah agar tidak bertambah lemah. Karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang memberikan perhatian lebih banyak (dengan mempersiapkan) lapisan masyarakat yang masih tertinggal dan hidup di luar atau di pinggiran jalur kehidupan modern. Srtrategi ini perlu lebih dikembangkan yang intinya adalah bagaimana rakyat lapisan bawah (grassroots) harus dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaat-kan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemam puan ekonomi nasional (Sumodiningrat, 1995) 

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu mengikut-sertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Dalam hubungan ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan lebih besar karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakatnya.

5)       Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat mencakup:

1.      Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan.

2.      Frekuensi kehadiran tiap-tiap warga pada pelaksanaan tiap jenis kegiatan.

3.      Tingkat kemudahan penyelenggaraan program untuk memper-oleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan.

4.      Jumlah dan jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat yang ditujukan untuk kelanaran pelaksanaan program.

5.      Jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.

6.      Intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah.

7.      Meningkat kapasitas skala partisipasi masyarakat 

8.      Berkurangnya masyarakat yang menderita 

9.      Meningkatnya kepedulian dan respon terhadap perlunya pening-katan mutu-hidup

10.  Meningkatnya kemandirian masyarakat.

SOAL

1.       Jelaskan penbgertian dari pemberdayaan masyarakat !

2.       Jelaskan tujuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat !

3.       Sebut dan jelaskan aspek-aspek dalam pemberdayaan masyarakat !

4.       Jelaskan unsur-unsur yang ada dalam pemberdayaan masyarakat !

5.       Sebut dan jelaskan indicator keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat !

DAFTAR PUSTAKA

Anonim,  2015,  Pengertian dan Pemberdayaan Masyarakat . http://specialpengetahuan.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-dan-pemberdayaan-masyarakat.html