Konsep Pendekatan Kelompok Dalam Pemberdayaan

KONSEP PENDEKATAN KELOMPOK DALAM PEMBERDAYAAN

Kegitan belajar@100 menit

Prinsip pemberdayaan ditekankan akan adanya pola kesinambungan antara program yang dijalankan dengan hasil yang didapat. Nantinya akan terlihat perubahan dalam wujud indikator-indikator yang bisa dinilai dan dievaluasi untuk pengembangan pemberdayaan selanjutnya. Pola pemetaan dalam kebutuhan masyarakat diperlukan sebagai acuan untuk tindak apa yang bisa dilakukan dalam proses pemberdayaan ini. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

A.      Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat

B.      Kegunaan/Manfaat Mata Kuliah

Dengan adanya mata kuliah Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat diharapkan mahasiswa menjadi lebih kompeten dan lebih profesional dalam : Menjelaskan tentang konsep kelompok dalam pemberdayaan masyarakat

C.     kompetensi Mata Kuliah

Standar kompetensi mata kuliah Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat  adalah mahasiswa mampu  memahami tentang pemberdayaan masyarakat  meliputi: konsep kelompok dalam pemberdayaan kelompok

D.     Urutan materi mata kuliah

- konsep pemberadayaan kelompok

E.      Petunjuk Bagi Mahasiswa

Mahasiwa dapat mempelajari bahan ajar (modul) ini dan membaca referensi yang direkomendasikan  sebagai buku acuan yang sudah ada.

A.     Kompetensi Dasar dan Indikator

No	Kompetensi Dasar	Indikator
1.	Memahami tentang konsep pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat	-           Mampu menjelaskan tentang konsep pendekatan  kelompok dalam pemberdayaan masayrakat

A.      Diskripsi Singkat

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami tentang strategi dan teknik pemberdayaan masyarakat: konsep pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat.

B.     Materi

Konsep pendekatan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat.

Masyakat adalah bagian dari struktur paguyuban yang notabene tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, kerja sama di antara mereka amat diperlukan demi membangun konsolidasi baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun para pemangku kepentingan (stakeholder). Konsep pendekatan kelompok sangat diperlukan agar masyarakat dapat saling berbagai dalam upaya memahami dan menjalani. Selain itu, itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Dalam upaya ini diperlukan perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh masyarakat. Selanjutnya, perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk membantu. 

Perubahan yang diharapkan juga tidak selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam langkah yang sama. Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan sedekat mungkin kepada masyarakat.

1.       Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan jalan yang panjang dan penuh tantangan baik internal maupun eksternal. Hanya dengan komitmen yang kuat dan keberpihakan terhadap rakyat yang tulus serta upaya yang sungguh-sungguh pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, legislatif, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi-organisasi non pemerintah. Cara kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat dilapis bawah memberikan peluang yang luas untuk menggerakkan dan melancarkan proses belajar masyarakat dalam membangun kehidupannya melalui kerja-kerja konkrit dan melalui uji coba-uji coba dalam skala mikro, kecil dan menengah.  Dalam kaitan ini fasilitator pemberdayaan masayarakat memiliki peran penting dan strategis. Fasilitator bukanlah pekerja ansih yang bekerja dengan model “tukang” tetapi mereka adalah aktivis yang bekerja penuh komitmen dan kreativitas serta memiliki semangat tinggi membantu masyarakat belajar membebasakan dirinya dari segala bentuk dominasi yang memiskinan dan dan membodohkan.

Tugas utama fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi-politik yang berlangsung secara mapan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog  sehingga mempunyai kapasitas transaksional dan diharapkan bisa mengambil posisi tawar yang kuat dengan  kekuatan lain. Upaya-upaya itu harus disertai dengan menggalang kemampuan untuk membetuk aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan lain agar mampu mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kehidupan mereka.

Berdasar uraian tersebut, maka upaya pemberdayaan masyarakat haruslah melibatkan beberapa dan strategi sebagai berikut:

a.       Memulai dengan tindakan mikro. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro – makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi policy input dan policy reform sebagai unsur  utama pemberdayaan sehingga memiliki dampak yang lebih luas.

b.      Membangun kembali kelembagaan rakyat. Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat. Peran serta masyarakat secara teknis membutuhkan munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri.

c.   Pengembangan kesadaran rakyat. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal politik ekonomi, maka tindakan yang hanya ber-orientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Yang diperlukan adalah tindakan politik yang berasis pada kesadaran rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Pendidikan alternatif dan kritis merupakan pendekatan yang sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran rakyat.

d.      Redistribusi sumberdaya ekonomi  merupakan syarat pokok pemberdayaan rakyat. Redistribusi aset  bukanlah sejenis hibah. Tapi merupakan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi nasional serta pendayagunaannya dengan segala resiko dan keuntungan yang akan dihadapi.

e.   Menerapkan model pembangunan berkelanjutan. Sudah tidak jamannya lagi mempertentangkan pendekatan ekonomi dan lingkungan. Memperpanjang perdebatan masalah ini akan memperpanjang deretan kerusakan sumberdaya lingkungan yang mengancam terhadap proses pembangunan itu sendiri. Yang harus diwujudkan adalah setiap peristiwa pembangunan harus mampu secara terus menerus  mengkonservasi daya dukung lingkungan. Dengan demikian daya dukung lingkungan akan dapat dipertahankan untuk mendukung pembangunan.

f.   Kontrol kebijakan dan advokasi. Upaya menciptakan  sistem ekonomi modern dan meninggalkan  sistem ekonomi primitif (primitive capitalisme) haruslah didukung oleh berbagai kebijakan politik yang memadai oleh pemerintah. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung terhadap upaya pemberdayaan rakyat maka kekuasaan pemerintahan harus dikontrol. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan upaya pemberdayaan rakyat haruslah diadvokasi. Untuk ini sangatlah penting munculnya kelompok penekan yang melakukan peran kontrol terhadap kebijakan.

g.      Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah).   Ini merupakan upaya untuk menggeret gerbong ekonomi agar ekonomi rakyat kembali bergerak. Yang dimaksud produk strategis (unggulan) di sini tidak hanya produksi yang ada di masyarakat laku di pasaran, tetapi juga unggul dalam hal bahan baku dan teknis produksinya, serta memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi.

h.      Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masayarakat dalam skala besar disamping keragaman model yang didasarkan atas keunggulan antara kawasan satu dengan lainnya. Lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.

i.        Mengembangkan penguasaan pengetahuan taknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan rakyat pada imput luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Pendidikan alternatif yang mampu mengembalikan kepercayaan diri rakyat serta dapat menggerakkan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka sangat penting untuk dikembangkan.

j.        Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan ekonomi strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Disamping itu jaringan strategis juga akan berfungsi sebagai media pembelajaran rakyat dalam berbagai aspek dan advokasi.

SOAL.

1.       Pada pelaksaan program pemberdayaan masyarakat diperlukan kontrol kebijakan dan advokasi. Jelaskan apa maksud dari kontrol kebijakan dan advokasi dan sertakan contoh yang real !

DAFTAR PUSTKA

Anonym (2009). Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. 

http://myblogkaum.blogspot.co.id/2009/02/pembangunan-berbasis-pemberdayaan.html